Membeli rumah tanpa izin resmi bisa berisiko terhadap berbagai masalah pelik di kemudian hari. Ironisnya, masih banyak pemilik properti yang belum menyadari pentingnya IMB. Oleh karena itu, pahami secara mendalam apa itu IMB dalam panduan berikut agar bangunan legal dan aman.
IMB itu artinya apa? Secara terminologis, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sertifikat persetujuan resmi dari pemerintah daerah kepada pemilik lahan untuk mulai membangun, merombak, atau merawat gedung.
Meski begitu, faktanya pemerintah sudah menggunakan istilah baru, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Lantas, apa itu IMB atau PBG secara praktis? IMB lama lebih condong sebagai izin administratif sebelum batu pertama diletakkan. Sementara itu, PBG yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada pemenuhan standar teknis gedung demi keandalan jangka panjang.
Tetapi meski namanya sudah berubah, dokumen IMB lama tetap sah di mata negara.
IMB itu buat apa selain hanya sebagai syarat jual beli? Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai fungsi-fungsi penting IMB lainnya yang wajib Anda ketahui:
Poin pokok dari perizinan bangunan adalah menjamin bahwa setiap bangunan yang ada tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pemerintah daerah.
Pengendalian lahan dilakukan melalui zonasi, yakni membagi wilayah menjadi area-area khusus seperti zona hunian, zona hijau (resapan air), zona industri, dan zona komersial. Di sisi lain, IMB berperan penting dalam mencegah timbulnya konflik dalam pemanfaatan ruang ini.
Jika tidak dikontrol dengan perizinan, risiko bangunan liar di zona hijau atau area resapan air akan naik. Ujung-ujungnya, bencana ekologis seperti banjir dan penurunan muka tanah pun tak terhindarkan.
Fungsi keamanan menjadi prioritas utama dalam regulasi IMB terbaru. Bangunan yang sudah memiliki izin artinya sudah lolos dari tinjauan teknis yang mendalam oleh tim ahli atau pemilik bangunan dari dinas berwenang.
Tak hanya itu, keamanan menyangkut kemudahan untuk mengevakuasi diri jika terjadi bencana. Berkat standar teknis yang wajib ada di dokumen perencanaan, potensi bangunan gagal yang merenggut nyawa dan merusak harta bisa ditekan hingga seminimal mungkin.
Singkatnya, IMB adalah jaminan bahwa bangunan berfungsi dengan layak, baik untuk rumah tinggal maupun tempat usaha.
Secara hukum, IMB berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemilik bangunan. Bila terjadi konflik dengan pihak lain, misalnya sengketa batas lahan atau tuntutan tetangga, dokumen ini bisa menjadi alat bukti sah di pengadilan.
Lebih lanjut, kepemilikan izin bangunan adalah syarat mutlak dalam berbagai proses administrasi properti, seperti peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Mengurus dokumen untuk apa itu IMB rumah kini dapat Anda lakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Berikut panduannya:
Dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan yaitu:
Dokumen Administratif: Scan KTP atau NPWP pemohon, bukti hak atas tanah (SHM atau SHGB), serta bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
Dokumen Arsitektur: Meliputi denah bangunan, gambar tampak depan dan samping, potongan bangunan, hingga rencana situasi (site plan).
Dokumen Struktur: Perhitungan teknis kekuatan kolom dan balok, gambar fondasi, serta hasil uji tanah (soil test) untuk bangunan yang lebih dari dua lantai.
Dokumen Utilitas: Rencana jaringan listrik, sistem sanitasi air limbah, drainase, hingga titik pemasangan penangkal petir.
Prosedur pengurusan biasanya memakan waktu sekitar 28 hari kerja jika berkas Anda sudah lengkap.
Untuk mengurus IMB, ikuti langkah-langkah berikut:
Daftar akun sebagai “Pemohon” di situs resmi simbg.pu.go.id.
Isi data permohonan mulai dari lokasi hingga fungsi bangunan.
Upload seluruh berkas administratif dan teknis dalam format PDF berkualitas tinggi.
Tunggu verifikasi dan jadwal konsultasi teknis dengan dinas terkait jika diperlukan.
Bayar retribusi sesuai perhitungan otomatis sistem yang didasarkan pada luas dan lokasi bangunan.
Download dan cetak secara mandiri file dokumen IMB yang sudah terbit.
Sayangnya, masih banyak calon pembeli yang kurang memahami apa itu IMB bangunan sehingga dengan mudah tergiur oleh harga miring rumah tanpa kelengkapan administratif.
Berikut adalah risiko-risiko yang akan Anda hadapi jika nekat membeli rumah tanpa IMB:
Risiko terbesar adalah dikeluarkannya perintah pembongkaran oleh pemerintah daerah. Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005 menyatakan bahwa pemerintah berwenang secara hukum menurunkan bangunan ilegal atau yang tetap dikerjakan kendati sudah diperingatkan lewat surat.
Dalam pembongkaran paksa ini, pemilik tidak berhak mendapat kompensasi sedikit pun, yang berarti semua modal untuk membangun lenyap dalam sekejap.
Properti tanpa legalitas jelas adalah aset cacat hukum. Akibatnya, harganya akan jatuh bebas di bawah harga pasar normal. Hal ini karena calon pembeli harus berpikir dua kali karena tidak mau memikul beban pengurusan izin yang rumit di kemudian hari.
Selain murah, properti itu punya likuiditas yang sangat rendah. Penjualannya akan jauh lebih lama karena calon pembelinya hanya terbatas pada individu yang mampu membayar cash sekaligus berani mengambil risiko secara hukum.
Agar bisa menikmati fasilitas umum, legalitas bangunan kerap menjadi syarat mutlak. Dalam prosedur standar bangunan baru, salah satu syarat yang sering muncul saat mendaftar sambungan baru PLN atau PDAM adalah bukti legalitas bangunan.
Maka dari itu, jika tidak ber-IMB, pemilik berisiko dipersulit atau bahkan tidak diizinkan memasang infrastruktur dasar ini.
Kebijakan manajemen risiko yang sangat ketat membuat bank-bank nasional mewajibkan IMB sebagai dokumen utama untuk mengurus kredit. Bila IMB tidak ada, maka Anda tidak bisa menggunakan Kredit Pemilikan Rumah. Otomatis hilanglah kesempatan Anda untuk mengandalkan pembiayaan dari bank.
Sedangkan bila Anda berniat menggunakan rumah sebagai agunan pinjaman modal usaha atau refinancing, tidak adanya IMB juga menjadi kendala besar. Bank akan melakukan appraisal (penilaian) sekaligus verifikasi dokumen legal.
Bila bangunan tidak berizin, maka nilai jaminan menjadi nol, alias kredit langsung tidak disetujui.
Selain itu, pemilik bangunan yang belum berizin juga terancam sanksi denda yang tidak kecil.
Pasal 45 ayat (2) UU Bangunan Gedung (UUBG) menyebutkan bahwa pemilik bangunan yang belum punya izin dapat didenda secara administratif paling besar 10% dari nilai properti.Aturan ini mencakup bangunan jadi maupun yang masih tahap pembangunan (inden).
Tidak hanya denda, risiko lain bagi pemilik adalah pembekuan atau pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang artinya bangunan itu tidak layak huni dan operasi.
Legalitas rumah yang akan Anda beli tak perlu Anda pusingkan, selama Anda menghuni salah satu unit di Jakarta Garden City, sebab kami mengedepankan kepatuhan hukum sebagai fondasi utama.
Berikut adalah alasan mengapa Jakarta Garden City menjadi investasi paling aman untuk Anda:
Reputasi Pengembang Tepercaya: Dikembangkan oleh PT Modernland Realty Tbk. yang sudah berpengalaman lebih dari empat dekade.
Kesesuaian Tata Ruang Sempurna: Sudah terintegrasi dengan rencana tata kota DKI Jakarta, sehingga tidak ada risiko sengketa zonasi di masa depan.
Legalitas Sudah Siap: Setiap unit sudah memiliki izin yang lengkap. Hasilnya, proses KPR di bank mana pun akan berjalan sangat mulus.
Kawasan Eco-Township: Memiliki sertifikasi internasional seperti Green Mark Gold Award yang membuktikan standar bangunan kami tidak hanya legal, tetapi juga ramah lingkungan.
Tertarik memiliki hunian dengan ketenangan pikiran tanpa pusing memikirkan apa itu IMB di kemudian hari? Segera hubungi kami untuk mendapatkan penawaran unit terbaik di jantung Jakarta Timur.
| Senin - Sabtu | : | 09:00 - 20:00 WIB |
| Minggu | : | 09:00 - 21:00 WIB |
